Tolak Kenaikan Tunjangan DPR, F-Hanura Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara
Senin, 21 September 2015 14:16
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai
Hanura di DPR menolak kenaikan tunjangan bagi anggota parlemen. Hanura
mengaku tidak pernah diajak bicara soal usulan kenaikan tunjangan ini.
"Sikap Fraksi Hanura, kita menolak kenaikan tunjangan. Jadi direvisi saja surat keputusan Menkeu. Pembahasannya belum melibatkan fraksi. Saya belum pernah diundang bahas kenaikan tunjangan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, Senin (21/9/2015).
Hanura menilai usulan kenaikan tunjangan ini tidak tepat karena berbarengan dengan kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini. Dia menilai bahwa anggota DPR tidak mempunyai rasa sensitivitas terhadap rakyat yang diwakilinya jika mengusulkan kenaikan tunjangan ini.
"Masa dalam kondisi seperti ini menaikkan tunjangan? Itu tidak terlalu penting. Tidak tepat waktu," sebut Nurdin.
Nurdin menilai, pendapatan anggota DPR saat ini harusnya sudah lebih dari cukup. Dia menyarankan agar kenaikan tunjangan dialokasikan untuk membiayai program-program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat.
"Pendapatan DPR tidak sedikit, masih cukup untuk kehidupan," ujarnya.
Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan tunjangan Anggota DPR, meskipun angkanya di bawah usulan pihak Kesetjenan dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR.
"Sikap Fraksi Hanura, kita menolak kenaikan tunjangan. Jadi direvisi saja surat keputusan Menkeu. Pembahasannya belum melibatkan fraksi. Saya belum pernah diundang bahas kenaikan tunjangan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, Senin (21/9/2015).
Hanura menilai usulan kenaikan tunjangan ini tidak tepat karena berbarengan dengan kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini. Dia menilai bahwa anggota DPR tidak mempunyai rasa sensitivitas terhadap rakyat yang diwakilinya jika mengusulkan kenaikan tunjangan ini.
"Masa dalam kondisi seperti ini menaikkan tunjangan? Itu tidak terlalu penting. Tidak tepat waktu," sebut Nurdin.
Nurdin menilai, pendapatan anggota DPR saat ini harusnya sudah lebih dari cukup. Dia menyarankan agar kenaikan tunjangan dialokasikan untuk membiayai program-program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat.
"Pendapatan DPR tidak sedikit, masih cukup untuk kehidupan," ujarnya.
Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan tunjangan Anggota DPR, meskipun angkanya di bawah usulan pihak Kesetjenan dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar