Selasa, 15 September 2015 | 15:18 WIB
Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera
Selatan, 5 September 2015. Kebakaran hutan disebabkan oleh pembersihan
lahan secara ilegal di Sumatera dan kalimantan.
JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah mengklaim telah mengerahkan seluruh energi untuk menangani
persoalan asap di Sumatera. Sekarang, pemerintah tinggal melakukan
percepatan penanganan asap.
"Langkahnya ya percepatan saja. Sebetulnya seluruh energi kan sudah kita kerahkan, sekarang ini mengawal bagaimana tetap aktif bergerak di lapangan," kata Menteri Sekretaris Negari Pratikno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Pada hari ini, Wapres Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki terkait penanganan asap. Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan agar pihak berwenang terus aktif bergerak menangani masalah ini.
Setneg dan Kepala Staf Kepresidenan diminta terus memonitor pergerakan di lapangan. Selain mempercepat pemadaman asap, menurut Pratikno, pemerintah memerhatikan penanganan masalah kesehatan dan juga aspek penegakkan hukum terkait asap. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah belum menetapkan masalah asap di Sumatera sebagai bencana nasional.
"Sampai sekarang ini isunya adalah bagaimana melakukan penanganan secara tepat," sambung Pratikno.
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku menerima banyak pesan dari masyarakat Riau terkait masalah kabut asap dampak kebakaran lahan. Pesan itu disampaikan melalui media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Menurut pesan tersebut, masyarakat Riau ingin pemerintah bergerak cepat dan mengintensifkan upaya penanganan asap.
SBY melihat pemerintah memang tengah menangani gangguan asap ini. BNPB, TNI, Polri, dan petugas lain secara serius berupaya memadamkan api. Namun, karena mendapat amanah, kata SBY, pesan masyarakat tersebut perlu disampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo. SBY pun mengaku sudah menyampaikan harapan rakyat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut SBY, JK memberikan respons positif atas pesan yang disampaikannya. Masalah asap yang terjadi setiap tahun sudah menjadi sorotan masyarakat Indonesia hingga internasional dalam dua periode pemerintahan SBY. Ketika itu, asap tidak hanya mengganggu aktivitas warga di Indonesia, tetapi juga Singapura dan Malaysia.
"Langkahnya ya percepatan saja. Sebetulnya seluruh energi kan sudah kita kerahkan, sekarang ini mengawal bagaimana tetap aktif bergerak di lapangan," kata Menteri Sekretaris Negari Pratikno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Pada hari ini, Wapres Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki terkait penanganan asap. Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan agar pihak berwenang terus aktif bergerak menangani masalah ini.
Setneg dan Kepala Staf Kepresidenan diminta terus memonitor pergerakan di lapangan. Selain mempercepat pemadaman asap, menurut Pratikno, pemerintah memerhatikan penanganan masalah kesehatan dan juga aspek penegakkan hukum terkait asap. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah belum menetapkan masalah asap di Sumatera sebagai bencana nasional.
"Sampai sekarang ini isunya adalah bagaimana melakukan penanganan secara tepat," sambung Pratikno.
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku menerima banyak pesan dari masyarakat Riau terkait masalah kabut asap dampak kebakaran lahan. Pesan itu disampaikan melalui media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Menurut pesan tersebut, masyarakat Riau ingin pemerintah bergerak cepat dan mengintensifkan upaya penanganan asap.
SBY melihat pemerintah memang tengah menangani gangguan asap ini. BNPB, TNI, Polri, dan petugas lain secara serius berupaya memadamkan api. Namun, karena mendapat amanah, kata SBY, pesan masyarakat tersebut perlu disampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo. SBY pun mengaku sudah menyampaikan harapan rakyat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut SBY, JK memberikan respons positif atas pesan yang disampaikannya. Masalah asap yang terjadi setiap tahun sudah menjadi sorotan masyarakat Indonesia hingga internasional dalam dua periode pemerintahan SBY. Ketika itu, asap tidak hanya mengganggu aktivitas warga di Indonesia, tetapi juga Singapura dan Malaysia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar